TIM MONITORING TNT PROPINSI LAKUKAN MONEV DI BPKPAD KAB.DEMAK

Menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri No. 900/5275/KEUDA tanggal 16 Oktober 2018 perihal perkembangan implementasi Transaksi non Tunai pada Pemerintah Daerah, baru-baru ini (19/8/2019) Tim Monitoring Implementasi Transaksi Non Tunai Tahun Anggaran 2019 dari Propinsi Jawa Tengah berkunjung di BPKPAD Kabupaten Demak. Tim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Bu Lestari Kasubid Kasda pada BPKAD Propinsi Jawa Tengah diterima langsung oleh Fahrur, Kasubid Perbendaharaan BPKPAD Kab. Demak.
Kegiatan monitoring disamping sebagai upaya evaluasi dari pelaksanaan TNT kata Lestrai, juga dimaksudkan sebagai upaya agar pencegahan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan efisien, seluruh praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi, termasuk dalam tata kelola keuangan daerah sehingga perlu dilakukan perbaikan khususnya pada transaksi dari tunai ke non tunai. Dikatakan lebih lanjut bahwa pelaksanaan TNT harus berdasarkan pada asas efisiensi, keamanan dan manfaat.
Sementara itu ketika ditanya tentang pelaksanaan TNT di Kabupaten Demak, Kasubid Perbendaharaan menyampaikan bahwa Implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) pada Pemerintah Kabupaten Demak dimulai sejak diundangkannya Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penerapan Transaksi Pembayaran Non Tunai Pada Pemerintah Daerah tanggal 20 Oktober 2017 dengan uji coba mulai tanggal 1 Nopember s/d Desember 2017 dan efektif mulai bulan Januari Tahun 2018 yang meliputi jenis belanja dan penerimaan daerah. Penerapan TNT dalam belanja APBD Kabupaten Demak bekerjasama dengan pihak perbankan. Selanjutnya untuk transaksi pembayaran non tunai (gaji) dilakukan dengan pemidahbukuan dari rekening giro Bendahara ke rekening penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, penggunaan Cash Management System (CMS), pembayaran dengan cek serta dengan transaksi elektronik lainnya.
Menyinggung tentang pembayaran yang dikecualikan, bapak dua anak ini menyampaikan ada beberapa jenis pembayaran yang dikecualikan seperti pembayaran atas kerusakan kendaraan dinas yang digunakan untuk melakukan perjalanan dinas, pembayaran bantuan kepada orang terlantar, pembayaran jasa tukang dll. Namun demikian untuk penerapan TNT pada tahun-tahun mendatang sedang kita gagas agar bisa sepenuhnya dilakukan TNT tanpa ada pengecualian imbuhnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *