PEMBAHASAN ADDENDUM PKS PBI APBD

Bertempat di ruang pertemuan hotel @home Kudus, Rabu 21 Agustus 2019, Kepala Kantor Cabang Semarang BPJS Kesehatan Agus Purwono membuka rapat pembahasan adendum PKS PBI APBD II Demak antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Demak yang diwakili oleh Ahmad Nur Wahyudi,SH, MH Asisten I Setda Kab. Demak, Drs. M. Affan Noor, M.Pd Kepala Disdukcapil Kab. Demak, Drs. Muhammad Muzayyin, MH Sekretaris DinsosP2PA, Guvrin Heru Putranto, S.Km, MM Kepala Dinas Kesehatan dan Yudi Santosa, SE, M.Si, Akt Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi pada BPKPAD Kab. Demak.
Dalam sambutannya, Agus Purwono menyampaikan perlunya validasi data untuk memastikan pemberian asuransi sosial, harus terseleksi dengan baik dengan mengacu pada PBDT secara faktual. Untuk itu perlu koordinasi yang baik antar stakeholder agar basis data yang nantinya digunakan sebagai penambahan jumlah peserta sebanyak 10.244 peserta dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu Asisten I Setda Kab. Demak menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Demak memiliki komitmen tinggi terhadap kualitas kesehatan masyarakatnya, ini terbukti dengan diterimanya penghargaan Universal Health Coverage (UHC Award) beberapa waktu lalu. Ini merupakan bukti nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam meningkatkan derajat kesehatan warganya. Lebih lanjut Wahyudi menyampaikan bahwa untuk Perubahan APBD 2019 Pemerintah Kabupaten Demak telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp.945.495.250,- untuk penambahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Untuk itu validitas calon peserta harus secepatnya dapat disajikan diantaranya persiapan data tambahan calon peserta PBI APBD II by NIK dan data kependudukan terbaru yang meliputi data kelahiran, kematian dan penduduk yang pindah/masuk domisili Kabupaten Demak.
Disinggung kesiapan penyampaian data peserta PBI, Kepala Disdukcapil dan Sekretaris DinsosP2PA sama sama mengaku kesulitan, setidaknya butuh waktu dua minggu untuk dapat menyajikan data tersebut. Diakuinya kesulitan tersebut dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta sistem informasi kependudukan yang kurang memadai.
Diakhir rapat telah disepakati bahwa data calon peserta yang akan ditambahkan per 1 September 2019 bisa diserahkan ke BPJS Kesehatan sebelum tanggal 15 September 2019 untuk segera dilakukan penandatanganan Addendum PKS PBI APBD dan selanjutnya proses entry dan cetak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *